Jakarta – laluannegeri.com -Tugas Bimbingan Teknis (Bimtek) dari Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) semestinya adalah memberikan arahan dan penguatan kepada jajaran Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi di wilayah Banten dalam menjerat pelaku kejahatan lingkungan dan perampasan ruang laut. Namun, justru yang terjadi, JAM Intel Redha Mantovani malah sibuk menghadiri acara penyaluran CSR dari Aguan—bos besar Agung Sedayu Group.
Publik pun bertanya-tanya, apakah JAM Intel ingin dipandang sebagai jongos Aguan?
Pasalnya, isu praktik perampasan tanah dan kriminalisasi warga di proyek PIK-2 semakin meluas, tanpa tindakan tegas dari Kejaksaan.
Di sisi lain, Gubernur Banten Andra Soni yang juga berasal dari Partai Gerindra, hingga kini masih bungkam soal dugaan pelanggaran hukum dan pelanggaran tata ruang di kawasan PIK-2. Diamnya Andra Soni menimbulkan spekulasi politik bahwa dirinya dan Dasco, yang juga dari Gerindra, terlibat dalam membekingi bisnis oligarki tersebut.
Padahal, sikap itu jelas bertolak belakang dengan komitmen politik Presiden Prabowo Subianto, yang dalam beberapa kesempatan menegaskan agar aparat penegak hukum tidak mengkriminalisasi rakyat kecil.
Pernyataan itu bahkan disampaikan langsung oleh Prabowo saat penyerahan uang sitaan Kejagung ke Kemenkeu, sebagai pesan moral agar hukum tegak untuk rakyat, bukan untuk oligarki.
Namun di lapangan, justru praktik kriminalisasi rakyat kecil di PIK-2 terus berlangsung. Terakhir, sejumlah warga Kampung Encle dipersoalkan polisi karena menolak relokasi paksa oleh Agung Sedayu Group.
Banyak pejabat dan aparat mungkin memilih diam, tapi rakyat sudah tahu siapa saja pengkhianatnya. Cepat atau lambat, satu per satu kejahatan di balik proyek PIK-2 akan terbongkar.
